Untuk kekasih

Lihatlah disana

sepasang burung bernyanyi.
Berkisah tentang indahnya hari.
Saling memuji keindahan kekasih.

Betapa indah cinta, anugerah dari surga.
Membangkitkan semangat yang padam.
Menerbitkan mentari di setiap hati.
Kita rasakan terang dan hangatnya.

Aku menjadi kuat bersamamu.
Jadi dewasa karena kemanjaan mu.
Jadi raja karena kau ratuku.
Bawalah aku terbang bersama sayap-sayap putih mu.
Menuju tempat terindah untuk kita.

Cinta Sejati

Seiringnya gugurnya daun,
di senja yang sunyi.
Aku akan tetap mengenangmu.
Kekasih yang terlupakan.

Mesti kini kau talah pergi.
Mesti kau tak akan kembali.
Mesti tak lagi kulihat senyummu.
Aku akan tetap menjaga mu dan cintaku.

Kini aku senduri.
Menatap pembaringan mu yang terakhir.
Menitipkan seikat bungan, tanda cintaku.
Tetaplah mencintaiku, mesti kau tak di sisiku kini.

Sahabat Sejati

Untuk sahabat dan saudaraku
Zumrotuz Zakiah, atas segala cinta,
semangat, dan kehidupan yang
kau ajarkan pada ku.

Sahabat lama
kemana dirimu pergi
mencari mimpi yang menghantuimu

Aku rindu, mendengar tawa mu,
memandang senyummu.

Kutunggu saat kau kembali, dan bercerita
tentang kerasnya dunia dan tempat-tempat indah yang kau temui.
tentang air mata dan gelak tawa...

semoga kau senantiasa tegar disana,
seperti dulu,
kau ajarkan semangat hidup pada ku......

Maryamah Karpov

Setelah lama menunggu akhirnya novel terakhir dari Tetralogi Laskar Pelangi terbit juga, terimakasih buat bung Andera. Setelah saya lihat louncing pertama di TV One saya langsung usaha buat nyari "Maryamah Karpov" judul ke empat dari tetralogi laskar pelangi. Seperti yang di alami oleh banyak orang, saya pun terinspirasi dari cerita novelnya maupun dari bang Andre dalam pribadi maupun gaya penulisannya. Saya yang tinggal di daerah yang jauh dari kota pastilah tidak dengan mudah untuk mendapatkannya, karena di kota saya Pemalang belum ada toko buku besar. Begitu ada kesempatan ke Semarang karena ada suatu urusan, ini tentu tidak saya siakan untuk sekalian memburu Maryamah Karpov, tujuan saya langsung ke toko buku Gramedia, sekalian nostalgia karena dulu sewaktu masih kuliah toko buku Gramedia menjadi tempat refresing di akhir pekan. Dan alhamdulilah akhirnya saya dapatkan dia. Sebenarnya sempat pikir-pikir juga sih waktu mau beli, maklum lagi krisis keungangan, tapi entah apakah ini juga dampak dari krisia global, juga yang berimbas pada saya...he...Tapi setelah pikiran ber kompromi dengan kondisi keuangan dengan lobi yang alot pula, akhirnya saya membawa pulang Maryamah ke rumah, lagian saya tidak bisa lagi sering-sering kesemarang. Semoga saja dia akan memberikan manfaat apapun itu.
Memang tidak butuh waktu panjang untuk memutuskan membawanya pulang, karena dia adalah suatu yang memang sudah lama aku nantikan, ya jadi gak apalah korban sedikit. aku baca sinopsisnya di buritan cerita, dan lagi-lagi aku semakin jatuh cinta. Aku semakin ingin tahu "mimpi-mimpi lintang" seorang jenius dari pulau Belitong itu. Siapa pula "Maryamah Karpov"...?
Kalo gitu, dahan dulu ya...soal nya aku juga mau terusin bacanya....Sampai jumpa.

Bencana musim hujan

Musim hujan yang dinanti-nanti sekian lama akhirnya sedikit demi sedikit mulai datang. Para petani mulai menyiapkan sawahnya, membajak dan menebar benih, dengan doa dantaburan harapan akan datangnya berkah saat panen kelak.
Di sisi lain datangnya musim hujan pun mejadi kekhawatiran bagi masyarakat. Karena mereka sudah begitu faham apa ancaman yang segera di hadapi oleh mereka terutama mereka yang tinggal di darah yang rawan banjir dan longsor. Seberapa pun banjir terjadi banjir itu masih saja terus terjadi, mereka sama sekali tidak dapat belajar dari pengalaman , kemudian berusaha untuk mencari penyebabnya mengapa banjir itu terus datang di daerah mereka. Seperti keledai yang jatuh untuk kesekian kalinya di lubang yang sama, semestinya analogi saya salah karena mereka bukan keledai, bukan. Maaf kalo analogi saya dianggap 'kasar' , saya hanya ingin mengusik agar 'mereka'-- termasuk pemerintah terkait-- bergerak dan mau berubah.
Berapa banyak dana yang harus dianggarkan pemerintah untuk menangani bencana yang sudah terjadi. Mengapa dana itu tidak digunakan untuk program pencegahan bencana, sehingga masyarakat tidak perlu hanyut dan tertimbun hartanya oleh bencana, dan terlebuh lagi korban jiwa.
Masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan juga harus mulai kembali belajar pada nenek moyang mereka yang selaras dengan alam dan senantiasa mengasah diri untuk melihat tanda-tanda alam. Tanah dan bumi ini sumber kehidupan kita, jika kita membuang kotoran atau sampah di bumi kita dengan sembarangan, kita sama saja makan makanan kotor karena kita telah mencampurkan sampah di makanan kita. Kalo demikian akan kah kita makan, makanan yang kotor, tentulah tidak karena pasti kita akan sakit di buatnya. Mulailah menam tumbuhan di sekitar lingkungan kita karena tumbuhan adalah penjaga keseimbangan ekosistem dan produsen sumber makanan bagi makluk lainya termasuk kita 'manusia'. Jika kita mebabat pepohonan di sekitar kita berarti kita mengurangi jatah makan makluk lainnya termasuk juga kita, jika kita kurang makan semkain pendeklah usia kita.

Try Out CPNS.....

Kemarin (26/10) saya bersama teman-teman "sepermainan" yang sama-sama dalam status yang tidak jelas--ada yang belum mendapatkan pekerjaan, ada yang bekerja tapi "terpaksa", ada sudah saatnya kerja tapi belumkerja karena terkatung-katung skripsinya--, mengadakan try out CPNS di kab Pemalang. Suatu sore, saat kami sedang rapat akhir persiapan try out di rumah salah satu teman kami sebut saja namanya Thosim, ada seseorang yang datang, tetangga Thosim, melihat kami yang sedang sibuk dan berkumpul, diapun datang menghampiri kami. Dia bertanya, "lagi pada apa kie?", sambil mengambil lembaran tiket try out yang belum kami potong. Belum sempat kami menjawab di sudah berkomentar lagi, "wah... try out CPNS, kon sing nganakna sim...?, masa try out CPNS sing nganakna pada bae durung PNS...?". Kami pun salaing berpandangan dan tersenyum sambil berceloteh dengan celotehan masing-masing, yang maksudnya menjawab tapi dengan tidak serius, tapi tetep masuk akal. kalo aku beralasan, " lah dari pada belajar dewekan mendingkan ngumpulna kanca mbak, sinau bareng, tur malah entuk duit...".
Tentu saja kami meklum sama si embak yang ngira kalo kita yang ngajari mereka yang mau ikit tray out CPNS. Padahal kami ini kan cuma panitia pelaksana, kalo yang ngajari mereka --peserta try out --ya para ahlinya dong, kebetulan kami menggandeng teman-teman dari Smart Basic Education Jogja, yang sudah kompeten jadi pembuat dan pembahas soal-soal CPNS. Kalo kami sendiri yang yang jadi pembicara ya di jamin bakal sepi peserta, sipa yang mau belajar sama kalo yang ngajarin juga sama-sama bkal ikut CPNS.
Saat Hari H pelaksanaan try out CPNS, kami sangat terkejut karena ternyata peserta try out CPNS di luar dugaan kami, kebanyakan mereka datang pada saat pelaksaanaan. Padahal kami hanya menyediakan tiket cadangan 30 tiket, terpaksa ada yang kami tolak, meski bagaimanapun mereka meminta dan dengan cara apa pun mereka berusaha, termasuk ada yang mau rela bayar tiket lebih mahal, tapi maaf...Bukan sok bersih, tapi bukanya itu yang namanya profesional...???, jaelah gaya baget pake profesional segala, kaya udah ga butuh duit. Eit.. jangan salah kalo kota ga profesional dan rakus, mumpung ada yang mau bayar mahal bukanya malah kita yang jadi repot. kalo mereka ga kebagian kursi gimana?, kalo yang dah beli tiket duluan gak kebagian kursi giman?,kalo ada yang gak kebagian makan gimana?, kalo gedungnya gak cukup gimana?, lah kalo mereka terus mereka demo, dan ngamuk kerena mereka gak dapat fasilitas yang sudah mereka bayar kan jadi salah kita...
Jadi profesional itu penting, jangan mumpung ada kesempatan...ok. Dan alhamdulilah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kalo ada yang gak puas tu biasa, maunya orang kan macem-macem...Tu ja curhatnya, kapan-kaan kita curhat lagi dengan tea yang lein dan lebih menarik...

Ucapan Terima Kasih

TERIM KASIH

Atas nama panitia Try Out CPNS 2008 Pemalang dan
Smart Basic Education Jogja

Mengucapkan terima kasih kepada peserta Try Out CPNS 2008 Pemalang atas pertisipasinya
Semoga apa yang menjadi Tujuan dan Cita-cita kita dapat tercapai

Terus belajar dan bersungguh sungguh....!!!!

Pemanasan Global

Pemanasan global (global warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global – termasuk Indonesia – yang terjadi pada kisaran 1,5–40 Celcius pada akhir abad 21.

Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb). Sedangkan dampak bagi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat meliputi : (a) gangguan terhadap fungsi kawasan pesisir dan kota pantai, (b) gangguan terhadap fungsi prasarana dan sarana seperti jaringan jalan, pelabuhan dan bandara (c) gangguan terhadap permukiman penduduk, (d) pengurangan produktivitas lahan pertanian, (e) peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit, dsb). Dalam makalah ini, fokus diberikan pada antisipasi terhadap dua dampak pemanasan global, yakni : kenaikan muka air laut (sea level rise) dan banjir.

Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut dan Banjir terhadap Kondisi Lingkungan Bio-geofisik dan Sosial-Ekonomi Masyarakat.

Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut : (a) meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, (b) perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove, (c) meluasnya intrusi air laut, (d) ancaman terhadap kegiatan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, dan (e) berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil.

Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir disebabkan oleh terjadinya pola hujan yang acak dan musim hujan yang pendek sementara curah hujan sangat tinggi (kejadian ekstrim). Kemungkinan lainnya adalah akibat terjadinya efek backwater dari wilayah pesisir ke darat. Frekuensi dan intensitas banjir diprediksikan terjadi 9 kali lebih besar pada dekade mendatang dimana 80% peningkatan banjir tersebut terjadi di Asia Selatan dan Tenggara (termasuk Indonesia) dengan luas genangan banjir mencapai 2 juta mil persegi. Peningkatan volume air pada kawasan pesisir akan memberikan efek akumulatif apabila kenaikan muka air laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas hujan terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan.

• Kenaikan muka air laut selain mengakibatkan perubahan arus laut pada wilayah pesisir juga mengakibatkan rusaknya ekosistem mangrove, yang pada saat ini saja kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Luas hutan mangrove di Indonesia terus mengalami penurunan dari 5.209.543 ha (1982) menurun menjadi 3.235.700 ha (1987) dan menurun lagi hingga 2.496.185 ha (1993). Dalam kurun waktu 10 tahun (1982-1993), telah terjadi penurunan hutan mangrove ± 50% dari total luasan semula. Apabila keberadaan mangrove tidak dapat dipertahankan lagi, maka : abrasi pantai akan kerap terjadi karena tidak adanya penahan gelombang, pencemaran dari sungai ke laut akan meningkat karena tidak adanya filter polutan, dan zona budidaya aquaculture pun akan terancam dengan sendirinya.
• Meluasnya intrusi air laut selain diakibatkan oleh terjadinya kenaikan muka air laut juga dipicu oleh terjadinya land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Sebagai contoh, diperkirakan pada periode antara 2050 hingga 2070, maka intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Jakarta Utara.
• Gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi diantaranya adalah : (a) gangguan terhadap jaringan jalan lintas dan kereta api di Pantura Jawa dan Timur-Selatan Sumatera ; (b) genangan terhadap permukiman penduduk pada kota-kota pesisir yang berada pada wilayah Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pesisir di Papua ; (c) hilangnya lahan-lahan budidaya seperti sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas 3,4 juta hektar atau setara dengan US$ 11,307 juta ; gambaran ini bahkan menjadi lebih ‘buram’ apabila dikaitkan dengan keberadaan sentra-sentra produksi pangan yang hanya berkisar 4 % saja dari keseluruhan luas wilayah nasional, dan (d) penurunan produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Brantas, dan Saddang yang sangat krusial bagi kelangsungan swasembada pangan di Indonesia. Adapun daerah-daerah di Indonesia yang potensial terkena dampak kenaikan muka air laut diperlihatkan pada Gambar 1 berikut.
• Terancam berkurangnya luasan kawasan pesisir dan bahkan hilangnya pulau-pulau kecil yang dapat mencapai angka 2000 hingga 4000 pulau, tergantung dari kenaikan muka air laut yang terjadi. Dengan asumsi kemunduran garis pantai sejauh 25 meter, pada akhir abad 2100 lahan pesisir yang hilang mencapai 202.500 ha.
• Bagi Indonesia, dampak kenaikan muka air laut dan banjir lebih diperparah dengan pengurangan luas hutan tropis yang cukup signifikan, baik akibat kebakaran maupun akibat penggundulan. Data yang dihimpun dari The Georgetown – International Environmental Law Review (1999) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1997 – 1998 saja tidak kurang dari 1,7 juta hektar hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan akibat pengaruh El Nino. Bahkan WWF (2000) menyebutkan angka yang lebih besar, yakni antara 2 hingga 3,5 juta hektar pada periode yang sama. Apabila tidak diambil langkah-langkah yang tepat maka kerusakan hutan – khususnya yang berfungsi lindung – akan menyebabkan run-off yang besar pada kawasan hulu, meningkatkan resiko pendangkalan dan banjir pada wilayah hilir , serta memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang.

Antisipasi Dampak Kenaikan Muka Air Laut dan Banjir melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dengan memperhatikan dampak pemanasan global yang memiliki skala nasional dan dimensi waktu yang berjangka panjang, maka keberadaan RTRWN menjadi sangat penting. Secara garis besar RTRWN yang telah ditetapkan aspek legalitasnya melalui PP No.47/1997 sebagai penjabaran pasal 20 dari UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang memuat arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang negara yang memperlihatkan adanya pola dan struktur wilayah nasional yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pola pemanfaatan ruang wilayah nasional memuat : (a) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan lindung (termasuk kawasan rawan bencana seperti kawasan rawan gelombang pasang dan banjir) ; dan (b) arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambangan, pariwisata, permukiman, dsb). Sementara struktur pemanfaatan ruang wilayah nasional mencakup : (a) arahan pengembangan sistem permukiman nasional dan (b) arahan pengembangan sistem prasarana wilayah nasional (seperti jaringan transportasi, kelistrikan, sumber daya air, dan air baku.

Sesuai dengan dinamika pembangunan dan lingkungan strategis yang terus berubah, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk mengkajiulang (review) materi pengaturan RTRWN (PP 47/1997) agar senantiasa dapat merespons isu-isu dan tuntutan pengembangan wilayah nasional ke depan. (mohon periksa Tabel 3 pada Lampiran). Oleh karenanya, pada saat ini Pemerintah tengah mengkajiulang RTRWN yang diselenggarakan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis ataupun paradigma baru sebagai berikut :

• globalisasi ekonomi dan implikasinya,
• otonomi daerah dan implikasinya,
• penanganan kawasan perbatasan antar negara dan sinkronisasinya,
• pengembangan kemaritiman/sumber daya kelautan,
• pengembangan kawasan tertinggal untuk pengentasan kemiskinan dan krisis ekonomi,
• daur ulang hidrologi,
• penanganan land subsidence,
• pemanfaatan jalur ALKI untuk prosperity dan security, serta
• pemanasan global dan berbagai dampaknya.

Dengan demikian, maka aspek kenaikan muka air laut dan banjir seyogyanya akan menjadi salah satu masukan yang signifikan bagi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional yang termuat didalam RTRWN khususnya bagi pengembangan kawasan pesisir mengingat : (a) besarnya konsentrasi penduduk yang menghuni kawasan pesisir khususnya pada kota-kota pantai, (b) besarnya potensi ekonomi yang dimiliki kawasan pesisir, (c) pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang belum mencerminkan adanya sinergi antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan, (d) tingginya konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah, serta (e) belum terciptanya keterkaitan fungsional antara kawasan hulu dan hilir, yang cenderung merugikan kawasan pesisir.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ADB (1994), maka dampak kenaikan muka air laut dan banjir diperkirakan akan memberikan gangguan yang serius terhadap wilayah-wilayah seperti : Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pada pesisir Barat Papua

Untuk kawasan budidaya, maka perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk kota-kota pantai yang memiliki peran strategis bagi kawasan pesisir, yakni sebagai pusat pertumbuhan kawasan yang memberikan pelayanan ekonomi, sosial, dan pemerintahan bagi kawasan tersebut. Kota-kota pantai yang diperkirakan mengalami ancaman dari kenaikan muka air laut diantaranya adalah Lhokseumawe, Belawan, Bagansiapi-api, Batam, Kalianda, Jakarta, Tegal, Semarang, Surabaya, Singkawang, Ketapang, Makassar, Pare-Pare, Sinjai. (Selengkapnya mohon periksa Tabel 1 pada Lampiran).

Kawasan-kawasan fungsional yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan kenaikan muka air laut dan banjir meliputi 29 kawasan andalan, 11 kawasan tertentu, dan 19 kawasan tertinggal. (selengkapnya mohon periksa Tabel 2 pada Lampiran).

Perhatian khusus perlu diberikan dalam pengembangan arahan kebijakan dan kriteria pengelolaan prasarana wilayah yang penting artinya bagi pengembangan perekonomian nasional, namun memiliki kerentanan terhadap dampak kenaikan muka air laut dan banjir, seperti :

• sebagian ruas-ruas jalan Lintas Timur Sumatera (dari Lhokseumawe hingga Bandar Lampung sepanjang ± 1600 km) dan sebagian jalan Lintas Pantura Jawa (dari Jakarta hingga Surabaya sepanjang ± 900 km) serta sebagian Lintas Tengah Sulawesi (dari Pare-pare, Makassar hingga Bulukumba sepanjang ± 250 km).
• beberapa pelabuhan strategis nasional, seperti Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Mas (Semarang), Pontianak, Tanjung Perak (Surabaya), serta pelabuhan Makassar.
• Jaringan irigasi pada wilayah sentra pangan seperti Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur dan Sulawesi bagian Selatan.
• Beberapa Bandara strategis seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Semarang.

Untuk kawasan lindung pada RTRWN, maka arahan kebijakan dan kriteria pola pengelolaan kawasan rawan bencana alam, suaka alam-margasatwa, pelestarian alam, dan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, dan sungai) perlu dirumuskan untuk dapat mengantisipasi berbagai kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Selain antisipasi yang bersifat makro-strategis diatas, diperlukan pula antisipasi dampak kenaikan muka air laut dan banjir yang bersifat mikro-operasional. Pada tataran mikro, maka pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pesisir selayaknya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa alternatif yang direkomendasikan oleh IPCC (1990) sebagai berikut :

• Relokasi ; alternatif ini dikembangkan apabila dampak ekonomi dan lingkungan akibat kenaikan muka air laut dan banjir sangat besar sehingga kawasan budidaya perlu dialihkan lebih menjauh dari garis pantai. Dalam kondisi ekstrim, bahkan, perlu dipertimbangkan untuk menghindari sama sekali kawasan-kawasan yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
• Akomodasi ; alternatif ini bersifat penyesuaian terhadap perubahan alam atau resiko dampak yang mungkin terjadi seperti reklamasi, peninggian bangunan atau perubahan agriculture menjadi budidaya air payau (aquaculture) ; area-area yang tergenangi tidak terhindarkan, namun diharapkan tidak menimbulkan ancaman yang serius bagi keselamatan jiwa, asset dan aktivitas sosial-ekonomi serta lingkungan sekitar.
• Proteksi ; alternatif ini memiliki dua kemungkinan, yakni yang bersifat hard structure seperti pembangunan penahan gelombang (breakwater) atau tanggul banjir (seawalls) dan yang bersifat soft structure seperti revegetasi mangrove atau penimbunan pasir (beach nourishment). Walaupun cenderung defensif terhadap perubahan alam, alternatif ini perlu dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan proses alam yang terjadi sesuai dengan prinsip “working with nature”.

Sedangkan untuk kawasan lindung, prioritas penanganan perlu diberikan untuk sempadan pantai, sempadan sungai, mangrove, terumbu karang, suaka alam margasatwa/cagar alam/habitat flora-fauna, dan kawasan-kawasan yang sensitif secara ekologis atau memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan alam atau kawasan yang bermasalah. Untuk pulau-pulau kecil maka perlindungan perlu diberikan untuk pulau-pulau yang memiliki fungsi khusus, seperti tempat transit fauna, habitat flora dan fauna langka/dilindungi, kepentingan hankam, dan sebagainya.

Agar prinsip keterpaduan pengelolaan pembangunan kawasan pesisir benar-benar dapat diwujudkan, maka pelestarian kawasan lindung pada bagian hulu – khususnya hutan tropis - perlu pula mendapatkan perhatian. Hal ini penting agar laju pemanasan global dapat dikurangi, sekaligus mengurangi peningkatan skala dampak pada kawasan pesisir yang berada di kawasan hilir.

Kebutuhan Intervensi Kebijakan Penataan Ruang dalam rangka Mengantisipasi Dampak Pemanasan Global terhadap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dalam kerangka kebijakan penataan ruang, maka RTRWN merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk dampak pemanasan global terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, selain penyiapan RTRWN ditempuh pula kebijakan untuk revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang yang berorientasi kepada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat kedalaman yang lebih rinci.

Intervensi kebijakan penataan ruang diatas pada dasarnya ditempuh untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut :

• Mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada kawasan pesisir, termasuk kota-kota pantai dengan segenap penghuni dan kelengkapannya (prasarana dan sarana) sehingga fungsi-fungsi kawasan dan kota sebagai sumber pangan (source of nourishment) dapat tetap berlangsung.
• Mengurangi kerentanan (vulnerability) dari kawasan pesisir dan para pemukimnya (inhabitants) dari ancaman kenaikan muka air laut, banjir, abrasi, dan ancaman alam (natural hazards) lainnya.
• Mempertahankan berlangsungnya proses ekologis esensial sebagai sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati pada wilayah pesisir agar tetap lestari yang dicapai melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dari hulu hingga ke hilir (integrated coastal zone management).
• Untuk mendukung tercapainya upaya revitalisasi dan operasionalisasi rencana tata ruang, maka diperlukan dukungan-dukungan, seperti : (a) penyiapan Pedoman dan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) untuk percepatan desentralisasi bidang penataan ruang ke daerah - khususnya untuk penataan ruang dan pengelolaan sumber daya kawasan pesisir/tepi air; (b) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta pemantapan format dan mekanisme kelembagaan penataan ruang, (c) sosialisasi produk-produk penataan ruang kepada masyarakat melalui public awareness campaig, (d) penyiapan dukungan sistem informasi dan database pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memadai, serta (e) penyiapan peta-peta yang dapat digunakan sebagai alat mewujudkan keterpaduan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-kecil sekaligus menghindari terjadinya konflik lintas batas.
• Selanjutnya, untuk dapat mengelola pembangunan kawasan pesisir secara efisien dan efektif, diperlukan strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor berikut :
• Keterpaduan yang bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah dalam konteks pengembangan kawasan pesisir sehingga tercipta konsistensi pengelolaan pembangunan sektor dan wilayah terhadap rencana tata ruang kawasan pesisir.
• Pendekatan bottom-up atau mengedepankan peran masyarakat (participatory planning process) dalam pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir yang transparan dan accountable agar lebih akomodatif terhadap berbagai masukan dan aspirasi seluruh stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan.
• Kerjasama antar wilayah (antar propinsi, kabupaten maupun kota-kota pantai, antara kawasan perkotaan dengan perdesaan, serta antara kawasan hulu dan hilir) sehingga tercipta sinergi pembangunan kawasan pesisir dengan memperhatikan inisiatif, potensi dan keunggulan lokal, sekaligus reduksi potensi konflik lintas wilayah
• Penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen – baik PP, Keppres, maupun Perda - untuk menghindari kepentingan sepihak dan untuk terlaksananya role sharing yang ‘seimbang’ antar unsur-unsur stakeholders.

TRY OUT CPNS

TRY OUT CPNS 2008

TRY OUT dan pembahasan soal-soal CPNS

Uji kemapuan anda mengerjakan tes seleksi CPNS dan raih kesempatan menjadi PNS tahun ini, jangan tunda lagi....!!!!

1. Mengerjakan soal-soal CPNS yang telah keluar tahun sebelumnya dan prediksi akurat tes tes yang akan datang.
2. Tanya jawab dan pembahasan soal oleh ahli dari Smart Basic Education Jogja.
3. Kunci jawaban
4. Informasi lengkap CPNS 2008

Kontribusi peserta: Rp. 40.000.
*soal-soal tes CPNS, Kunci jawaban, makan siang.

Tempat pelasanaan Gd. Serba Guna Pemalang,
Minggu, 26 Oktober 2008,
jam 09.00-Selesai.

Tiket Box:

• Radio T FM Pemalang
• O-linK Warnet Comal Pemalang
• Radio BSB FM Belik Pemalang.
  

Info pendaftaran dan Contak Person (CP):
Andi Wibowo, S.Pd. : 085640360664
Dadang Fajar G, S.Pd. : 085226776289

ini lah saatnya

Setelah wisuda bulan april yang lalu, sekarang sah-sah saja kalo sekarang aku nyantumin tuga huruf di belakang nama saya: Dadang Fajar G, S.Pd. Saya perhatikan cukup cocok (Narsis kali).
Tapi sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab tersendiri buat aku untuk dapat mempertanggung jawabkan kompensasi jika saya harus mencantumkan tiga huruf di belakng saya ini karena sampai saat ini saya masih belum mendapat kana sebuah pekerjaan yang cocok buat saya. Maski demikian entah kenapa saya juga tidak terlalu merisaukan dengan yang memang sungguh-sungguh nyata sebagai tanggung jawab baik secara intelektial maupun secara ilmiah. Mungkin karena mungkin ke-ngangguran saya ini atas sebuah pilihan yang minimal dapat saya pertanggung jawabkan mekipun banyak orang menganggap kurang rasional. Setahun ynag lalu aku dah ngajar di salah satu SMA Negeri di Kab Kendal, tapi karena saya menganggap ada yang salah dari yang saya jalani mauapun lingkuan waktu itu, saya putskan untuk kelauar, dan memilih untuk kembali memahat dengan pahatan pahatan kecil di atas batu kehidupan yang keras ini. Tidak mudah tapi ini harus menjadi pelajarn buat aku, setidaknya membuat kedua lengan ku menjadi lebuh kuat.
Dalam ke-ngangguran ku, membuat aku semakain berkhayal membumbung tinggi, ide-ide untuk melekukan sesuatu yang berharga untuk diriku dan lingkungan bertebaran seperti bintang di langait kala mlaam gulita.Mencoba menaggkap peluang yang melintas bak meteeor yang melesat-lesat di angkasa, ini lah hidup.
sekarang ini aku sedang mengajar meteor CPNS, bukan saya mendaftar sebagai CPNS (mesti itupun aku lakukan). aku dan dua orang teman sedang merencanakan mengadakan TRY OUT CPNS di Pemlang, mesti barau lngkah awal yang kami lakukan tapi bagai saya ini lebih berharga dari pada hanya berdiam diri. Semoga ini akan menjadi pembuktian buat ku, bukan untuk menunjukkkan sesuatu, tapi sebatas penghargaan untuk diri sendiri.

Pemasaran Hujau

Pemasaran Hijau adalah suatu cara pengiklanan yang mempromosikan kepekaan lingkungan kepada calon pembeli. Pada tahun 1990-an, sejumlah penelitian menyatakan bahwa bahwa pembeli lebih mneyukai produk berlabel "ramah lingkungan" dari pada yang tidak berlabel demikian. Di Amerika pada tahn1992, 62 persen penduduk yang di jajaki menyatakan bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi agar industri lebih baik melindungi lingkungan. Hal ini menyebabkan para pembuat barang konsumsi maupun perancang kemasan berupaya meningkatkan citra mereka di mata konsumen berkaitan dengn lingkungan hidup . Bebrapa produk menampilkan "label hijau", label untuk menunjukkkan bahwa produk tersebut ramah lingkungan. Diantaanya berbbunyi "ramah lingkngan", aman untk lingkngan", "ramah ozon", "hasil daur ulang", "dapat di daur ulang", dan "dapat di kompos".
Di sisi lain ada kerisauana penggunaan label hijau. Dengan semaakin banyaknya produk mencantumkan label tersebut hanya untuk menaruk simpati simpati konsumen, setalah di kaji ternyata pernyataan tersebut adalah bohong. Hal ini justru dapat menyesatkan konsumen. Setidaknya ada tiga hal yang biasa di lakukan untuk mengkaitaan perusahaan mereka dengan lingkungan. Pertama, dengan menonjolkan produkknya bagi lingkungan . Kedua, adalah mencitrakan perusahaan peduli terhadap lingkungan dengan kegiatan-kegiatan pokok perusaahaan tersebut, misalnya adalah iklan yang menunjukkan bagaimana perusaahaan tersebut mendaur ulang kemasan produknya dan menyumbangkan unga untuk program penanamana seribu pohon. Cara yang ketiga, adalah peryataan perusahaan tentang tanggung jawab terhadap lingkungan dalam proses produksi. Misalanya menonjolkan bagaimana mereka mereka telah melakukan inovasi dalam mengurangi limbah yang di hasilkan dari prses produksi. Namundemikian klaim yang di lakukan perusahaan tersebut perlu dipantau lebih lanjut.
Penggunaan simbol "buanglah sampah pada tempatnya" yang umum pada kemasan produk di Indonesia dapat dikatakan efektif tapi tidak menyentuh esensi yang sesungguhnya terhadap pelestarian lingkungan namin ini cukup kita hargai, di tengan kesadaran baik peruasahan/industri maupun masyarakat terhadap lingkungan yang masih rendah. permasalahan sesungguhnya adalah besarnya prioduksi samapah baik oleh industri maupun rumah tangga, jadi tidak cukup dengan membuang sampah pada tempatnya. Perusahaan harus berinovasi sebisa mungkin menciptakan produk yang tidak menghasilkan sampah (terutama kemasan produk) dan di ikuti pula oleh rumah tangga. Untk itu dalam penggunaan lebl hijau haruslah menggunakan pernyataan sejelas mungkin adan menyertakan acuan pembenaranan. Misalnya pernyataan "ramah lingkungan" akan lebih di benarkan dengan ungkapan "lebih sedikit kemasan yang harus di buang".
Permasalahan lain yang timbul dalam penggunaan label hijau . Dengan di kecamnya penggunaan kaleng aerosol dalam penggunanan produk spray yang dianggap dapat merusak ozon , maka perusahan mengganti hidrofluorokarbon dengan methylkluoroform. Selanjutnya dengan mengganti itu mereka mencantumkan label produknya "ramah ozon". Namun selama produk itu mengandung bahan-bahan yang mengancam ozon yang lain , seperti methylkluoroform pernyataan ini bisa menyesatkan. Perlu di catat bahwa methiylkluoroform memang jauh daya krng daya perusakannya pada lapisan ozon di bandingkan dengan CFC (cluorofluorokarbon). Selain itu adapula perusahaan yang menghilangkan bahan yang merusak lingkungan namun menggantinya dengan bahan yang merusak lingkungan dengan cara yang lain . Mereka hanya merubah ranah masalahnya dan bukan menghapusnya. Dalam aerosol senyawa organik yang mudah menguap (SOMM) dui gunakan untuk mengganti CFC. ternyata menrut beberapa peneliti SOMM dapat membantu terbentuknya kabut campur asap berketinggian rendah yang dapat membahayakan bagi kenaikan suhu global.
Beberapa produk menggunakan istilah "Recycled" atau "hasil daur ulang" untuk menunjukkan prodknya ramah terhadap lingkngan . Namun kita tidak tahu berapa persen dari sutu produk atau kemasan yang terbuat dari bahan yang daur ulang, dan memang tidak ada aturan untuk mencantumkan atau standar yang di tentukan. Hampir semua barang dapat di daur ulang dengan berbagai upaya dan uang yang cukup. Tetap yang benar-benar dapat di daur ulang adalah apakah dari segi ekonomi layak untuk di daur ulang. Permasalahannya adalah apakah kita memiliki instalasi pendaur ulang yang memadahi. Disini semua produk atau limbah produk baik yang dapat di daur ulang maupaun yang tidak dapat di daur ulang, berakhir sbagai samapah tanah uruk atau di bakar.

Memang benar bahwa pemasaran hijau dapat memutarbalikkan, menyesatkan, dan meremehkan permasalahan lingkungan. tetapi ada segi penting yang sangat sering di abaikan , yakni bahawa pemasaran hijau merupakan pertanda yang sangat baik. Para produsen dan pemasang iklan mengembangkan produk yang mereka upayakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang pedulia akan lingkungan. Semakain sering terjadinya pemasaran hijau meruupakan tolak ukur kepedulian masyarakat.

Selamat Hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H Mohon Maaf Lahir dan Batin

Ramadan akan segera berlalu....
seperti ada yang hilang, setelah sebulan kita akrab bercanda
mengurai hati yang lama beku membatu dan gelap
ada kerinduan dari setiap waktu yang kau berikan
di setiap mentari ufuk, fajar, tengah hari, ashar, senja hingga malam
akan kah kerinduan ini kan terbalas tahun depan....
hanya alloh SWT yang tahu.....

Semoga Alloh melimpahkan segala kebaikan buat kita....amin.

Sejarah Pendidikan Dunia

Pendidikan berkembang melalui bermacam proses yang terjadi pada masyarakat sesuai dengan sejarah berbagai negara di dunia barat. Pada awalnya, lembaga yang memiliki tanggung jawab sebagai penyalur sosialisasi adalah gereja dan keluarga. Lalu, lembaga pendidikan menggantikan lembaga keluarga dan gereja sebagai penyalur sosialisasi kepada anak-anak. Pendidikan di beberapa negara Eropa pada jaman pertengahan ditentukan oleh otoritas mutlak melalui lisensi dari paus atau kaisar untuk mengajarkan misteri dari hukum pengobatan dan teologi di universitas beraliran kristen (Vaizey, 1974:59). Pendidikan ber hubungan dengan kepercayaan bahwa seseorang akan mencapai kebenaran dengan membaca kitab injil. Jadi, pendidikan terkesan dipaksakan dan tidak boleh dijalankan tanpa petunjuk dari gereja dan sebagai perpanjangan tangan untuk mengontrol masyarakat.

Sebelum pertengahan abad 19, lembaga pendidikan dapat dimasuki berdasarkan pada kelas sosial. Sekolah umum merupakan sekolah privat dengan biaya yang mahal (Miflen dan Mifflen, 1986: 12). Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah sulit untuk sekolah, karena masalah ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan.

Pendidikan dapat dikembangkan berdasarkan adanya tuntutan penyediaan tenaga kerja untuk berbagai kebutuhan negara. Pemerintah Inggris membuat aturan tentang pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin pada tahun 1833, yaitu ketika factory act (peraturan kepabrikan) seolah-olah memberikan larangan mengenai tenaga kerja anak (buruh anak). Peraturan tersebut sulit dijalankan, karena tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah. Vaizey (1974:18) menyatakan bahwa pendidikan akan dianggap sukses apabila rakyat berhasil dilatih untuk menjalankan sebuah pabrik, membangun tentara, atau mengembangkan suatu sistem pertanian.

Pendidikan yang diajarkan dengan cara berbeda antara kaum borjuis dan kaum pekerja. Anak-anak kaum borjuis dididik untuk menjadi pemimpin dan juga diberikan pendidikan berdasarkan buku, sedangkan anak-anak kaum pekerja dilatih untuik bekerja di dalam industri produksi (Vaizey, 1974:36). Pendidikan dapat dimasuki berdasarkan pengkotakan yang diatur sesuai dengan penempatan kelas sosial. Ketidak adilan pendidikan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi di Jerman dan di Amerika Serikat membuat Inggris menempati posisi yang imperior. Negara Jerman dan Amerika Serikat mempunyai sistem pendidikan yang lebih maju dibandingkan Inggris (Mifflen dan Mifflen, 1986:13). Inggris mencoba ikut bersaing dengan mengembangkan jurusan teknik dan ketrampilan disebabkan ingin menyamai kedudukan perdagangan Negara Jerman dan Amerika. Pendidikan di ketiga negera tersebut diperluas dengan cepat untuk memberikan keterampilan praktis yang akan digunakan untuk para pekerja di berbagai bidang pekerjaan.

Pada perkembangannya, Siswa pada lembaga-lembaga pendidikan menjadi semakin berkurang. Blyth (1972) melaporkan sampai pertengahan tahun duapuluhan, hanya 12% dari mereka yang menikmati sekolah-sekolah dasar dan empat dari seribu orang siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya (dikutif oleh Mifflen dan Mifflen, 1986:14). Kenyataan tersebut terjadi tidak lepas karena anak-anak tidak mampu dibentuk menjadi buruh. Pendidikan bagi anak-anak kaum buruh dibentuk dengan status dan cara hidup tingkat buruh. Pendidikan dikembangkan demi mendapatkan tenaga kerja murah.

Pendidikan tidak adil bagi anak-anak miskin tidak hanya terjadi di Inggris, Amerika dan Jerman. Ketidakadilan pada lembaga pendidikan juga terjadi di Kanada, terjadi diskriminasi terhadap pribumi, anak-anak kaum buruh, orang kulit hitam, dan para imigran. Katz (1973, dikutip oleh Mifflen dan Mifflen, 1986:56) mencatat bahwa diperkenalkannya sekolah yang bebas dan wajib di Kanada bukan suatu reformasi yang ditujukan untuk keuntungan pekerja golongan miskin. Kaum buruh juga terkendala oleh biaya pendidikan yang tidak murah. Kaum buruh mengalami kesulitan untuk memasuki lembaga pendidikan, karena tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah.

Jadi, pendidikan di beberapa negara barat merupakan wujud dari permintaan akan tenaga kerja yang murah. Kebutuhan yang mendesak dan persaingan kemajuan teknologi semakin membuat orang-orang tidak mampu atau kaum buruh semakin tersingkir dari lembaga pendidikan. Anak-anak kurang mampu dibentuk menjadi tenaga terampil, mereka kesulitan menikmati pendidikan dan tidak bisa keluar dari pengkotakan, kaum buruh menempati kelas bawah dan kaum borjuis menempati tingkat atas sebagai golongan yang mampu memasuki lembaga pendidikan.

Ketidakaadilan akan pendidikan juga dibawa oleh beberapa negara Eropa ke negara jajahannya. Pada sektor ekonomi modern dan kaya, yang terpusat dikota-kota besar negera sedang berkembang. Pendidikan ditentukan oleh suatu struktur yang mempunyai persamaan besar dengan model pendidikan dari Negara penjajah (Vaizey, 1974: 62), contohnya Negara India dan Pakistan ditemukan sekolah dasar siang yang besar seperti model sekolah di Inggris untuk anak-anak dari pegawai negeri dan masyarakat pengusaha, dan sekolah berasrama khusus untuk anak-anak kaum bangsawan. Belanda juga mengembangkan model pendidikan berdasarkan kepentingan sebagai negara penjajah di Indonesia.

Sejarah Pendidikan di Indonesia

Sejarah pendidikan yang akan diulas adalah sejak kekuasaan Belanda yang menggantikan Portugis di Indonesia. Brugmans menyatakan pendidikan ditentukan oleh pertimbangan ekonomi dan politik Belanda di Indonesia (Nasution, 1987:3). Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

Kesulitan keuangan dari Belanda akibat Perang Dipenogoro pada tahun 1825 sampai 1830 (Mestoko dkk,1985:11, Mubyarto,1987:26) serta perang Belanda dan Belgia (1830-1839) mengeluarkan biaya yang mahal dan menelan banyak korban. Belanda membuat siasat agar pengeluaran untuk peperangan dapat ditutupi dari negara jajahan. Kerja paksa dianggap cara yang paling ampuh untuk memperoleh keuntungan yang maksimal yang dikenal dengan cultuurstelsel atau tanam paksa (Nasution, 1987:11). Kerja paksa dapat dijalankan sebagai cara yang praktis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena digunakan sebagai tenaga kerja murah. Rakyat miskin yang sebagian bekerja sebagai petani juga dimanfaatkan untuk menambah kas negara penguasa.

Kehidupan petani yang selalu ditekan bukan masalah yang baru. Petani menduduki posisi sosial yang selalu dimanfaatkan, lahan pertanian merupakan tempat untuk menggantungkan pendapatan dan hidup petani, terutama petani gurem. Petani menjadi sapi perahan yang harus membayar pungutan resmi untuk membantu jalannya pemerintahan dan penyuplai kebutuhan pejabat daerah (Mubyarto, 1987:24). Praktek tanam paksa sekitar tahun 1830-1870 (di Yogyakarta, Solo, dan Priangan sampai 1918) merupakan kesengsaraan yang tiada taranya dan memiliki kesan yang paling hitam bagi petani dari masa penjajahan Belanda.

Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Lalu, bahasa Belanda menjadi syarat Klein Ambtenaarsexamen atau ujian pegawai rendah pemerintah pada tahun 1864. (Nasution, 1987:7). Syarat tersebut harus dipenuhi para calon pegawai yang akan digaji murah. Pegawai sedapat mungkin dipilih dari anak-anak kaum ningrat yang telah mempunyai kekuasaan tradisional dan berpendidikan untuk menjamin keberhasilan perusahaan (Nasution, 1987:12). Jadi, anak dari kaum ningrat dianggap dapat membantu menjamin hasil tanam paksa lebih efektif, karena masyarakat biasa mengukuti perintah para ningrat. Suatu keadaan yang sangat ironis, kehidupan terdiri dari lapisan-lapisan sosial yaitu golongan yang dipertuan (orang Belanda) dan golongan pribumi sendiri terdapat golongan bangsawan dan orang kebanyakan.

Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Politik etis dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai Negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan perang dunia pertama (Nasution, 1987:17). Politik etis terutama sebagai alat perusahaan raksasa yang bermotif ekonomis agar upah kerja serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Irigasi, transmigrasi, dan pendidikan yang dicanagkan sebagai kedok untuk siasat meraup keuntungan. Irigasi dibuat agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja, salah satunya untuk pekerja perkebunan. Politik etis menjadi program yang merugikan rakyat.

Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan terhambat karena krisis dunia, tidak terkecuali menerpa Hindia Belanda yang disebut mangalami malaise (Mestoko dkk, 1985 :123). Masa krisis ekonomi merintangi perkembangan lembaga pendidikan. Lalu, lembaga pendidikan dibuat dengan biaya yang lebih murah. Kebijakan yang dibuat termasuk penyediaan tenaga pengajar yang terdiri dari tenaga guru untuk sekolah dasar yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan guru (Mestoko, 1985:158), bahkan lulusan sekolah kelas dua dianggap layak menjadi guru. Masalah lain yang paling mendasar adalah penduduk sulit mendapatkan uang sehingga pendidikan bagi orang kurang mampu merupakan beban yang berat. Jadi, pendidikan semakin sulit dijangkau oleh orang kebanyakan. Pendidikan dibuat untuk alat penguasa, orang kebanyakan menjadi target yang empuk diberi pengetahuan untuk dijadikan tenaga kerja yang murah.

Pendidikan dibuat oleh Belanda memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, gradualisme yang luar biasa untuk penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Belanda membiarkan penduduk Indonesia dalam keadaan yang hampir sama sewaktu mereka menginjakkan kaki, pendidikan tidak begitu diperhatikan. Kedua, dualisme diartikan berlaku dua sistem pemerintahan, pengadilan dari hukum tersendiri bagi golongan penduduk. Pendidikan dibuat terpisah, pendidikan anak Indonesia berada pada tingkat bawah. Ketiga, kontrol yang sangat kuat. Pemerintah Belanda berada dibawah kontrol Gubernur Jenderal yang menjalankan pemerintahan atas nama raja Belanda. Pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengeruh langsung politik pendidikan. Keempat, Pendidikan beguna untuk merekrut pegawai. Pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Kelima, prinsip konkordasi yang menjaga agar sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Keenam, tidak adanya organisasi yang sistematis. Pendidikan dengan ciri-cri tersebut diatas hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Pemerintah Belanda lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada perkembangan pengetahuan anak-anak Indonesia.

Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa. Sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Tipe sekolah desa yang dianggap paling cocok oleh Gubernur Jendral Van Heutz sebagai sekolah murah dan tidak mengasingkan dari kehidupan agraris (Nasution, 1987:78). Kalau lembaga pendidikan disamakan dengan sekolah kelas dua, pemerintah takut penduduk tidak bekerja lagi di sawah. Penduduk diupayakan tetap menjadi tenaga kerja demi pengamankan hasil panen.

Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin. Pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pesatren dibumbui dengan pengetahuan umum. Cara tersebut dianggap efektif, sehingga pemerintah tidak usah membangun sekolah dan mengeluarkan biaya (Nasution, 1987:80). Guru sekolah diambil dari lulusan sekolah kelas dua, dianggap sanggup menjadi guru sekolah desa. Guru yang lebih baik akan digaji lebih mahal dan tidak bersedia untuk mengajar di lingkungan desa.

Masa penjajahan Belanda berkaitan dengan pendidikan merupakan catatan sejarah yang kelam. Penjajah membuat pendidikan sebagai alat untuk meraup keuntungan melalui tenaga kerja murah. Sekolah juga dibuat dengan biaya yang murah, agar tidak membebani kas pemerintah. Politik etis menjadi tidak etis dalam pelaksanaannya, kepentingan biaya perang yang sangat mendesak dan berbagai masalah lain menjadi kenyataan yang tercatat dalam sejarah pendidikan masa Belanda.

Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Pendidikan semakin menyedihkan dan dibuat untuk menyediakan tenaga cuma-cuma (romusha) dan kebutuhan prajurit demi kepentingan perang Jepang (Mestoko, 1985 dkk:138). Sistem penggolongan dihapuskan oleh Jepang. Rakyat menjadi alat kekuasaan Jepang untuk kepentingan perang. Pendidikan pada masa kekuasaan Jepang memiliki landasan idiil hakko Iciu yang mengajak bangsa Indonesia berkerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama Asia raya. Pelajar harus mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi yang ketat.

Kebangkitan Asia menjadi slogan omong kosong pada kenyataannya. Mubyarto (1987:36) menjelaskan pertanian Indonesia diusahakan dapat mendukung usaha peperangan. Bibit baru dari Taiwan memang berumur lebih pendek dengan hasil per hektar lebih tinggi dipaksakan untuk ditanam dengan sistem larikan (dalam garis lurus) dan dengan menggunakan pupuk hijau dan kompos. Petani menjadi membenci sistem baru tersebut. jaman Jepang sebagai jaman penyiksaan yang kejam. Jadi, petani dibuat sebagai sumber pendapatan yang terus dipaksa untuk manambah hasil panen. Penduduk sebagai alat komoditas yang terus diperas.

Sejarah Belanda sampai Jepang dipahami sebagai alur penjelasan kalau pendidikan digunakan sebagai alat komoditas oleh penguasa. Pendidikan dibuat dan diajarkan untuk melatih orang-orang menjadi tenaga kerja yang murah. Runtutan penjajahan Belanda dan Jepang menjadikan pendidikan sebagai senjata ampuh untuk menempatkan penduduk sebagai pendukung biaya untuk perang melalui berbagai sumber pendapatan pihak penjajah. Pendidikan pula yang akan dikembangkan untuk membangun negara Indonesia setelah merdeka.

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan kepada kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan supaya cepat untuk menyediakan dan mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan (Mestoko, 1985:145). Lalu, pemerintah mengadakan program pemberantasan buta huruf. Program buta huruf tidak mudah dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan sumber daya, kendala gedung sekolah dan guru. Kementrian PP dan K juga mengadakan usaha menambah guru melalui kursus selama dua tahun. Kursus bahasa jawa, bahasa Inggris, ilmu bumi, dan ilmu pasti(Mestoko dkk, 1985:161). Program tersebut menunjukkan jumlah orang yang buta huruf seluruh Indonesia sekitar 32,21 juta (kurang lebih 40%), buta huruf pada tahun 1971. Buta huruf yang dimaksud adalah buta huruf latin (Mestoko dkk, 1985:327). Jadi, kegiatan pemberantasan buta huruf di pedesaan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menanggulangi angka buta aksara di Indonesia dan buta pengetahuan dasar, tetapi pendidikan kurang lebih tidak berdampak pada rumah tangga kurang mampu.

Kemerdekaan Indonesia tidak membuat nasib orang tidak mampu terutama dari sektor pertanian menjadi lebih baik. Pemaksaan atau perintah halus gampang muncul kembali, contoh yang paling terkenal dengan akibat yang hampir serupa seperti cara-cara dan praktek pada jaman Jepang, bimas gotong royong yang diadakan pada tahun 1968-1969 disebut bimas gotong royong karena merupakan usaha gotong royong antara pemerintah dan swasta (asing dan nasional) untuk meyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan metode Bimas (Fakih, 2002:277, Mubyarto, 1987:37). Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi beras dalam waktu sesingkat mungkin dengan mengenalkan bibit padi unggul baru yaitu Peta Baru (PB) 5 dan PB 8.37. Pada jaman penjajahan Belanda juga pernah dilakukan cultuurstelsel, Jepang memaksakan penanaman bibit dari Taiwan. Jadi, rakyat dipaksakan mengikuti kemauan dari pihak penguasa. Cara tersebut kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai cara untuk menghasilkan panen yang lebih maksimal. Muller (1979:73) menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia bahwa sebagaian besar masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan, paling-paling hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling minim, dan hampir tidak bisa beradaptasi aktif sedangkan golongan atas hidup dalam kemewahan.

Pendidikan pada masa Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Mereka dijadikan tenaga kerja yang diandalkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Setelah jaman kemerdekaan, rakyat dari rumah tangga kurang mampu terus menjadi sumber pemaksaan secara halus untuk pengembangan bibit padi unggul. Pendidikan sebagai alat penguasa untuk mengembangkan program yang dianggap dapat mendukung peningkatan pemasukan pemerintah.
View user's profile Send private message